MAKALAH
ETIKA PROFESI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
CYBERCRIME
(INGFRENGEMENT
OF PRIVACY)
Disusun
Oleh :
12.6E.25
YULIA
AFRAINI 12170754
NUGRAHA
ADI WIGUNA 12170372
RIO
KURNIADI 12171133
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
2020
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah
ini tepat pada waktunya yang berjudul “INGFRENGEMENT OF PRIVACY”.
Dengan selesainya makalah ini
tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan
kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari makalah ini, baik
dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan
pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat
penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan dari makalah ini.
Jakarta,
10 Mei 2020
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR
ISI ......................................................................................................... iii
BAB
I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang................................................................................................
1
1.2.
Rumusan Masalah...........................................................................................
1
1.3.
Tujuan..............................................................................................................
1
BAB
II PEMBAHASAN
2.1.
Pengertian Infringement
of Privacy................................................................
2
2.2.
Faktor Penyebab Infringement
of Privacy.......................................................
4
2.3.
Landasan Hukum Infringement
of Privacy.....................................................
5
2.4.
Contoh Kasus Infringement
of Privacy........................................................... 5
BAB III PENUTUP
3.1.
Kesimpulan.....................................................................................................
7
3.2.
Saran................................................................................................................
7
DAFTAR PUSAKA ............................................................................................... 8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam
perjalanan menuju masa depan, saat ini perkembangan teknologi informasi semakin
cepat dan canggih terutama pada era globalisasi, kebutuhan akan informasi yang
cepat, tepat dan hemat menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama
untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh semua kalangan masyarakat dari
perorangan sampai dengan perusahaan. Internet sendiri merupakan jaringan
komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Dengan demikian diperlukan usaha
untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan
jaringan Internet. Beberapa instansi/perusahaan melakukan berabagai usaha untuk
menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki, dikarenakan ada
sisi lain dari pemanfaatan internet yang bersifat mencari keuntunagan dengan
cara yang negative, adapun pihak-pihak dengan maksud tertentu yang
berusaha untuk melakukan serangan terhadap keamanan sistem informasi. Bentuk
serangan tersebut dapat dikelompokkan dari hal yang ringan, misalnya yang hanya
mengesalkan sampai dengan yang sangat berbahaya. Semakin mudah kita
berkomunikasi dan mencari informasi maka di dalam kemudahan tersebut juga
terdapat segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum
yang tidak legal.
1.2. Rumusan Masalah
Makalah
ini membahas tentang cybercrime, pengertian infringement of privacy,
penyebab infringement of privacy, contoh kasus infringement of privacy.
1.3. Tujuan
1.
Untuk memenuhi tugas
Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2.
Untuk menambah ilmu
penulis dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3.
Menambah wawasan tentang cyber
crime dan menggunakan ilmu yang didapatnya untuk kepentingan yang positif.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Infringement
Of Privacy
Infringement of Privacy Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi
seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini
biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada
formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila
diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun
immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit
tersembunyi dan sebagainya.
Pengertian Privacy menurut para ahli Kemampuan seseorang untuk mengatur informasi
mengenai dirinya sendiri. [Craig van Slyke dan France Bélanger] dan hak dari
masing-masing individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa
penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu
lain.[Alan Westin].
Kerahasiaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu
untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk
mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan
dengan anonimitas walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang
dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan.
Hak pelanggaran privasi oleh pemerintah,
perusahaan, atau individual menjadi bagian di dalam hukum di banyak negara, dan
kadang, konstitusi atau hukum privasi. Hampir semua negara memiliki hukum yang,
dengan berbagai cara, membatasi privasi, sebagai contoh, aturan pajak umumnya
mengharuskan pemberian informasi mengenai pendapatan. Pada beberapa negara, privasi
individu dapat bertentangan dengan aturan kebebasan berbicara, dan beberapa
aturan hukum mengharuskan pemaparan informasi publik yang dapat dianggap
pribadi di negara atau budaya lain.
Privasi dapat secara sukarela dikorbankan, umumnya
demi keuntungan tertentu, dengan risiko hanya menghasilkan sedikit keuntungan
dan dapat disertai bahaya tertentu atau bahkan kerugian. Contohnya adalah
pengorbanan privasi untuk mengikut suatu undian atau kompetisi; seseorang
memberikan detail personalnya (sering untuk kepentingan periklanan) untuk
mendapatkan kesempatan memenangkan suatu hadiah. Contoh lainnya adalah jika
informasi yang secara sukarela diberikan tersebut dicuri atau disalahgunakan
seperti pada pencurian identitas.
Privasi sebagai terminologi tidaklah berasal dari
akar budaya masyarakat Indonesia. Samuel D Warren dan Louis D Brandeis menulis
artikel berjudul "Right
to Privacy" di Harvard
Law Review tahun 1890. Mereka seperti hal nya Thomas Cooley di tahun 1888
menggambarkan "Right
to Privacy" sebagai
"Right
to be Let Alone"
atau secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai hak untuk tidak di usik dalam
kehidupan pribadinya. Hak atas Privasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari
setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dimasuki
dan dipergunakan oleh orang lain (Donnald M Gillmor, 1990 : 281). Setiap orang
yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang
dikenal dengan istilah Privacy
Tort. Sebagai acuan
guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Privasi dapat digunakan catatan dari
William Prosser yang pada tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya terhadap
300 an gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan Proses atas
bentuk umum peristiwa yang sering dijadikan dasar gugatan Privasi yaitu dapat kita jadikan petunjuk untuk memahami Privasi
terkait dengan media.
Privasi merupakan tingkatan interaksi atau
keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi
tertentu. tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau
ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau
justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain.
adapun definisi lain dari privasi yaitu sebagai suatu kemampuan untuk
mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan pilihan atau kemampuan
untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan. privasi jangan dipandang
hanya sebagai penarikan diri seseorang secara fisik terhadap pihak pihak lain
dalam rangka menyepi saja.
Teknologi internet ini melahirkan berbagai macam
dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif ini telah memunculkan
berbagai kejahatan maya (cyber
crime) yang
meresahkan masyarakat Internasional pada umunya dan masyarakat Indonesia pada
khususnya. Kejahatan tersebut perlu mendapatkan tindakan yang tegas dengan
dikeluarkan Undang-Undang terhadap kejahatan mayantara yaitu dengan dikeluarkan
UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi, yang merupakan
usaha untuk memberikan kepastian hukum tentang kerugian akibat cyber crime tersebut. Undang-Undang ini akibat dari lemahnya
penegakan hukum yang digunakan sebelumnya yang mengacu pada KUHP dan peraturan
perundingan lain seperti hak cipta, paten, monopoli, merek, telekomunikasi dan
perlindungan konsumen.
Kejahatan Mayantara ini bersifat transnasional, dan
karena kasusnya sudah sedemekian seriusnya, sehingga selain hukum nasional juga
dalam konvensi-konvensi internasional sehingga perlu kepastian hukum dalam
mencegah dan menanggulanginya. Berbagai upaya digunakan dalam menindak pelaku cyber crime dengan Undang-Undang yang sesuai dengan kebutuhan
perkembangan teknologi informasi di Indonesia.
2.2. Faktor Penyebab Infringement
Of Privacy
Beberapa
faktor penyebab Infrengement Of Privacy adalah sebagai berikut :
1.
Kesadaran Hukum
Masayarakat
Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cyber crime masih
dirasa kurang Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan
pengetahuan (lack of information) masyarakat terhadap jenis kejahatan cyber
crime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cyber
crime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum
dan proses pengawasan (controlling) masyarakat terhadap setiap aktivitas
yang diduga berkaitan dengan cyber crime. Mengenai kendala yakni proses
penaatan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang
benar akan tindak pidana cyber crime maka baik secara langsung maupun
tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini
dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila
melakukan perbuatan cyber crime atau pola penaatan ini tumbuh atas
kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum. Melalui pemahaman yang
komprehensif mengenai cyber crime, menimbulkan peran masyarakat dalam
upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami lack of information, peran
mereka akan menjadi mandul.
2.
Faktor Penegak Hukum
Masih
sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi
(internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak
hukum mengalami, kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai
menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem
pengoperasian yang sangat rumit. Aparat penegak hukum di daerah pun belum siap
dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi
kepolisian di daerah baik Polres maupun Polsek, belum dilengkapi dengan
jaringan internet. Perlu diketahui, dengan teknologi yang sedemikian canggih,
memungkinkan kejahatan dilakukan disatu daerah.
3.
Faktor Ketiadaan
Undang-undang
Perubahan-perubahan
sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama,
artinya pada keadaan-keadaan tertentu
perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur
lainnya dari masyarakat.Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki
perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang cyber crime belum
juga terwujud. Cyber crime memang sulit untuk dinyatakan atau
dikategorikan sebagai tindak pidana karena terbentur oleh asas legalitas. Untuk
melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku cyber crime, asas ini
cenderung membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan ataupun
penyidikan guna mengungkap perbuatan tersebut karena suatu aturan undang-undang
yang mengatur cyber crime belum tersedia. Asas legalitas ini tidak
memperbolehkan adanya suatu analogi untuk menentukan perbuatan pidana. Meskipun
penerapan asas legalitas ini tidak boleh disimpangi, tetapi pada prakteknya
asas ini tidak diterapkan secara tegas atau diperkenankan untuk terdapat pengecualian.
2.3. Landasan Hukum Infringement
Of Privacy
Undang-undang
no. 11 tahun 2008 Pasal 26 Ayat 1 dan 2 tentang penjelasan infringement of
privacy adalah :
1.
Kecuali ditentukan lain
oleh peraturan peraturan perundang-undang. penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan orang yang bersangkutan.
2.
setiap orang yang
dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang
ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
2.4. Contoh Kasus Infringement
Of Privacy
Google
telah didenda 22.5 juta dolar Amerika karena melanggar privacy jutaan
orang yang menggunakan web browser milik Apple, Safari. Denda
atas Google kecil saja dibandingkan dengan pendapatannya di kwartal kedua. (Credit:
Reuters) Denda itu, yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika
Serikat (FTC), adalah yang terbesar yang pernah dikenakan atas sebuah
perusahaan yang melanggar persetujuan sebelumnya dengan komisi tersebut.
Oktober lalu Google menandatangani sebuah persetujuan yang mencakup janji untuk
tidak menyesatkan konsumen tentang praktik-praktik privacy. Tapi Google
dituduh menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari
jutaan orang yang menggunakan Safari internet browser milik Apple
di iPhone dan iPads. Google mengatakan, pelacakan itu tidak disengaja dan
Google tidak mengambil informasi pribadi seperti nama, alamat atau data kartu
kredit.
Google sudah setuju untuk membayar denda tadi, yang merupakan
penalti terbesar yang pernah dijatuhkan
atas sebuah perusahaan yang melanggar instruksi FTC.
Contoh kasus diatas sangat mungkin untuk terjadi pula di
pertelevisian Indonesia. Momentum pelanggaran Privasi dapat berlangsung pada
proses peliputan berita dan dapat pula terjadi pada penyebarluasan (broadcasting)
nya.Dalam proses peliputan, seorang objek berita dapat saja merasakan derita
akibat tindakan reporter yang secara berlebihan mengganggu wilayah
pribadi nya. Kegigihan seorang reporter mengejar berita bisa
mengakibatkan terlewatinya batas-batas kebebasan gerak dan kenyamanan pribadi
yang sepatutnya tidak di usik. Hak atas kebebasan bergerak dan melindungi
kehidupan pribadi sebenarnya telah disadari oleh banyak selebritis Indonesia.
Beberapa cuplikan infotainment menggambarkan pernyataan-pernyataan
cerdas dari beberapa selebriti kita tentang haknya untuk melindungi kehidupan
pribadinya. Dalam menentukan batas-batas Privasi dimaksud memang tidak terdapat
garis hukum yang tegas sehingga masih bergantung pada subjektifitas pihak-pihak
yang terlibat. Dalam proses penyebarluasan (penyiaran), pelanggaran Privasi
dalam bentuk fakta memalukan (embarrassing fact) anggapan keliru (false
light) lebih besar kemungkinannya untuk terjadi. Terlanggar atau tidaknya
Privasi tentunya bergantung pada perasaan subjektif si objek berita. Subjektifitas
inilah mungkin yang mendasari terjadinya perbedaan sikap antara PARFI dan PARSI
yang diungkap diatas dimana disatu pihak merasa prihatin dan dipihak lain
merasa berterimakasih atas pemberitaan-pemberitaan infotainment. sebagai
contoh :
1.
Pelanggaran terhadap
privasi Tora sudiro, hal ini terjadi Karena wartawan mendatangi rumahnya tanpa
izin dari Tora.
2.
Pelanggaran terhadap
privasi Aburizal bakrie, hal ini terjadi karena publikasi yang mengelirukan
pandangan orang banyak terhadap dirinya.
3.
Pelanggaran terhadap
privasi Andy Soraya dan bunga citra lestari, hal ini terjadi karena penyebaran
foto mereka dalam tampilan vulgar kepada publik.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dari
makalah ini kami menyimpulkan bahwa infringement of privacy adalah suatu
kegiatan atau aktifitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi
seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara
komputerisasi.
3.2. Saran
Penulis
memberikan saran kepada pengguna
internet, untuk menggunakan secara
positif dan tidak memanfaatkan perkembangan teknologi internet sebagai bahan
untuk merugikan orang lain.
DAFTAR PUSAKA
http://eptik4dbsi.blogspot.com/2014/06/infringement-of-privacy.html