MAKALAH
ETIKA PROFESI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
CYBERCRIME
(OFFENSE
AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY)
Disusun Oleh :
YULIA
AFRAINI 12170754
NUGRAHA
ADI WIGUNA 12170372
RIO
KURNIADI 12171133
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
2020
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah
ini tepat pada waktunya yang berjudul “OFFENSE AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY”.
Dengan selesainya makalah ini
tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan
kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari makalah ini, baik
dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan
pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat
penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan dari makalah ini.
Jakarta,
10 Mei 2020
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR
ISI ......................................................................................................... iii
BAB
I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang................................................................................................
1
1.2.
Maksud dan Tujuan.........................................................................................
1
1.3.
Metode Penelitian............................................................................................
2
BAB
II LANDASAN TEORI
2.1.
Pengertian Hak Cipta......................................................................................
3
2.2.
Prosedur Pendaftaran Hak
Cipta.....................................................................
4
BAB III PEMBAHASAN
3.1.
Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta di Internet.........................................
5
3.2.
Permasalahan...................................................................................................
5
3.3.
Ketentuan Sanksi Pidana................................................................................
6
BAB IV PENUTUP
4.1.
Kesimpulan ..................................................................................................... 8
4.2.
Saran ............................................................................................................... 8
DAFTAR PUSAKA ............................................................................................... 9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Peredaran
arus informasi yang demikian cepat pada saat ini merupakan imbas dari semakin
mudahnya masyarakat dalam memperoleh informasi di internet. Ini ditandai dengan
pertumbuhan pengguna internet yang menunjukkan peningkatan signifikan tiap
tahunnya. Dengan semakin banyaknya pengguna internet kami menyadari banyak
pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
karena dengan semakin mudahnya media
informasi yang mudah di publikasikan dan mudah didapatkan, memudahkan orang
yang ingin menjadikan media seperti ini untuk kepentingan pribadi dan banyak
merugikan banyak pihak tertentu.
Banyaknya
kejadian ini susah sekali di kendalikan karena hal ini terjadi di dunia maya
jadi perstiwa-peristiwa ini susah ditinjau oleh pihak-pihak yang berwajib.
Karena internet dapat di akses oleh siapa aja tidak terbatas oleh usia, jenis
kelamin, lokasi atau golongan,semua bebas untuk berekspresi di internet tanpa
adanya dinding penghalang jarak dan waktu. Dan Efek dari berkembangnya internet
ini seseorang dapat mendownload atau mengunduh yang dari tahun ke tahun
meningkat jumlahnya baik itu lagu, video, sofware dan sebagainya. Oleh karena
itu kita akan membahas tema ini untuk memberikan wawasan pada kami semua untuk
menjadikan media internet bermanfaat tanpa harus merusak hak-hak orang lain.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penulisan
dari makalah ini adalah :
1.
Meningkatkan kesadaran
akan pentingnya karya orang lain.
2.
Meningkatkan kesadaran
akan pentingnya arti dari hak cipta orng lain.
3.
Memahami dampak negatif
dari masalah-masalah di atas.
4.
Menambah wawasan tentang
hak cipta internet.
5.
Sebagai masukan kepada
mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatnya untuk kepentingan yang positif.
6.
Memberikan informasi
tentang hak cipta internet kepada kami sendiri pada khususnya dan masyarakat
yang membaca pada umumnya.
1.3. Metode Penelitian
Dalam
menyusun makalah ini, kami metode studi pengumpulan data sebagai sumber kami
membuat makalah ini. metode pengumpulan data ini kami lakukan dengan cara
membaca atau mempelajari dari buku-buku tertentu dan melihat dari sumber
lainnya seperti internet dan media-media yang lainnya.
BAB II
LANDASAN
TEORI
2.1. Pengertian Hak Cipta
Pada tahun 1958, Perdana Menteri Ir. R. Djoeanda
Kartawidjaja menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para
intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya bangsa
asing tanpa harus membayar royalti.
Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut
pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600
tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta,
yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang
tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
yang kini berlaku. Perubahan
undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam hubungan
antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (World
Trade Organization
– WTO), yang mencakup pula Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights – TRIPs (“Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang
Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi
kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga
meratifikasi World
Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan
Presiden Nomor 19 Tahun 1997.
Hak cipta adalah hak ekslusif atau pemegang hak
cipta mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada
dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak
cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan
tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa
berlaku tertentu yang terbatas.
Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni
atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup karya tulis,karya musik,karya program,seni
rupa,seni tari, fotografi dan lain lain. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya
hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak
mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud
atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang
berkaitan dengan tokoh kartun Naruto melarang pihak yang tidak berhak
menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh
ninja tertentu ciptaan manga Kishimoto Masashi,tersebut, namun tidak melarang
penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh ninja secara umum.
2.2. Prosedur Pendaftaran Hak
Cipta
Permintaan
pendaftaran hak cipta yang di ajukan pada kepada mentri Kehakiman melalui
Direktorat Jendral HAKI dengan surat rangkap dua dua, di tulis dalam bahasa
Indonesia di atas kertas folio berganda.Dalam isi surat permintaan harus
bersertakan :
1.
Nama, Kewarganegaraan,
dan alamat pencipta.
2.
Nama, kewarganegaraan,
dan alamat pemegang hak cipta.
3.
Nama, kewarga negaraan,
dan alamat kuasa.
4.
Jenis dan judul ciptaan.
5.
Tanggal dan tempat
ciptaan di umumkan untuk pertama kali.
Jika
surat permohonan pendaftaran ciptaan sudah memenuhi syarat-syarat tersebut,
ciptaan yang mau di permohonkan langsung di daftarkan oleh Direktorat Hak
Cipta, Paten, dan Merek dalam pendaftaran umum ciptaan dengan menerbitkan surat
pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2.
Kedua
lembaran tersebut harus di tandatangani oleh Direktur Jenral HAKI atau pejabat
pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, dan lembar kedua untuk surat
pendaftaran tersebut dengan surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada
pemohon dan lembar yang pertama disimpan di kantor Direktorat Jendral HAKI.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Bentuk-bentuk Pelanggaran
Hak Cipta di Internet
Bentuk-bentuk
pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan,
perekamanperlakuan tidak baik, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan
orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta. Contoh pelanggaran
hak cipta di internet :
1.
Pengunduhan secara
ilegal.
2.
Menggunakan karya orang
lain.
3.
Membuat situs-situs porno
tanpa seizin pihak-pihak tertentu.
4.
Menghina, mencela atau
merugikan orang lain di dunia maya atau di social media.
5.
Pembobolan Situs Resmi.
6.
Dan Lain-lain.
3.2. Permasalahan
Kasus
Pembajakan Software, menjelaskan
sedikitnya ada 17 orang,termasuk staf microsoft corp yang di duga
melanggar copyright terhadap lebih dari 5.000 lebih software
komputer, dua belas di antaranya merupakan anggota kelompok yang menamakan
dirinya pirates with attitude (PWA). kelompok ini jaringan pembajakan software
yang sangat di cari-cari pemerintah amerika serikat, website meraka di
identifikasikan oleh pengadilan sentinel atau warez yang berlokasi di sebuah university
of sherbrooke di quebace, dan semua yang software yang di sediakan
di komputer ini di beri copy protection oleh para anggotanya, semua
program (sistem operasi), program aplikasi seperti pengolahan kata dan analisis
data, game serta file musik mp3, di sediakan untuk di download
melalui akses kusus yang di rahasiakannya.
Empat
staf dari santa clara, basis intel di California, memberikan sejumlah hard
disk berkapasitas besar ke situs Kanada pada tahun 1998. Atas tindakan ini
meraka dan staf intel lainnya yang ikut memberikan akses ke software
bajakan, 15 di antaranya sudah di tahan. Beberapa staf Microsoft Corp di
Redmond, Washington juga di duga kuat menyelundupkan sejumlah software
kepada situs sentinel tau warez ini. Caranya PWA di berikan akses ke jaringan
internal Microsoft.Jika tertbukti para tersangka akan mendekam di
penjara selama 5 tahun dan harus membayar denda US$250.000, atau di haruskan
membayar dua kali-lipat dari kerugian perusahaaan yang berarti jauh lebih
besar.
3.3. Ketentuan Sanksi Pidana
Berdasarkan
pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan
gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak
Cipta No.19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan
pidana pada setiap pelanggaran hak cipta. Negara berkewajiban mengusut setiap
pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang
ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh
pemilik atau pemegang hak cipta dan hak terkait, tetapi juga oleh negara,
karena kurangnya pendapatan negara yang seharusnya bisa didapat dari pemegang
hak cipta atau hak terkait. Selain itu negara harus melindungi kepentingan
pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.
Dengan
Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, pengaturan mengenai ketentuan pidana
telah berubah secara mendasar. Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya tidak
ada ketentuan yang mengatur tentang hukuman penjara minimum. Jika
terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat
dipidana penjara paling singkat satu bulan atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah). Di samping itu, juga terdapat kenaikan denda
yang sangat tinggi dari Rp 100.000.000,- menjadi Rp 5.000.000.000,-. Kenaikan
hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka
yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp 100.000.000,- dianggap masih ringan
oleh para pelanggar, karena keuntungan (profit gain) yang diperoleh jauh
lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.
Bentuk
pelanggaran hak cipta yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak
mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk
perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan,
memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan
dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara,
kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72
ayat (1).
Bentuk
pelanggaran hak cipta yang kedua adalah dengan sengaja memamerkan, mengedarkan
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak
cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD
bajakan. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (2).
Bentuk
pelanggaran hak cipta yang ketiga adalah dengan sengaja dan tanpa hak
memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.
Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 73 ayat (1).
BAB
IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Hak
cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan
atau memperluas ciptaannya maupun untuk memberi izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku di
suatu Negara kita seharusnya mengupload dan jangan terlalu sering mendownload
karena dengan cara mendownload kita akan malas membuat sesuatu hal yang baru.
Hakikatnya menciptakan sesuatu yang baru lebih baik dari pada meniru ataupun
menjiplak karya orang lain.Menjiplak atau meniru adalah perbuatan yang
menunjukan betapa rendahnya diri kita di mata dunia.
4.2. Saran
Seharusnya
kita yang mempunyai ilmu lebih tidak
menggunakan ilmu tersebut dengan membajak karya karya orang lain. Karena jika
kita melakukan itu secara tidak langsung kita bisa merugikan orang banyak.
Generasi muda seperti kita harusnya menciptakan hal-hal baru yang positif yang
bisa memberikan inspirasi dan motifasi orang lain agar mereka mengikuti langkah
yang di lakukan untuk menciptakan kreatifitas dan menumbuhkan rasa percaya diri
tanpa membajak karya-karya yang sudah di buat. Pemerintah jangan mempersulit
untuk sang pencipta mendaftarkan karya ciptaannya agar karya tersebut tidak di
jiplak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, setiap masyarakat
seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib jika melihat adanya tindakan
pembajakan suatu karya. Setiap masyarakat harus membeli karya yang orisinil
bukan membeli produk-produk bajakan.
DAFTAR PUSAKA
id.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act
vivanews.com/news
http://widysign.blogspot.com/
http://dianahasanahh.blogspot.com/2019/11/makalah-etika-profesi-teknologi_37.html
No comments:
Post a Comment